Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Senin, 09 Juli 2012

ORGANISASI (LEMBAGA) NGO PENDUKUNG GERAKAN PAPUA MERDEKA DI LUAR NEGERI


ORGANISASI ( LEMBAGA) NGO PENDUKUNG GERAKAN PAPUA   MERDEKA DI LUAR NEGERI
I.          Di Inggris
  1. West Papua Ascociation
  2. Tapol the Indonesian Human Right Campaign
  3. Forest People Programme
  4. National Union of Student
  5. The Foundationfor Endagered Languages. 6) Down to Earth
  6. World Development Movement
  7. Colombia Solidarity Campaign
  8. Oxford Papua right for Campaign
  9. Cambridge Campaighn for Peace
II.         Di Australia
  1. Australia West Papua Asscociation
  2. Internasional Volunteer for Peace
  3. Medical Asscociation for Prevention of War
  4. Pax Christi
  5. Religius Society for Friends (Quakers)
III.        Di Belanda
  1. West Papuan Women Asscociation in the Netherlands
  2. Chlindrern of Papua
  3. Foundation Pro Papua, established by veterans former Dutch New Guienea
  4. West Papua Courier
  5. Movement Peace, Human Right, Communication and Develeopment
  6. PaVo-Papuan People’Fundation
  7. The Netherlands Centre for Indigenous People
IV.       Di Selandia baru
  1. Indonesia Human Right Committee.
  2. Peace Movement Aotearoa.
  3. Women’s International League for Peace and Freedom.
  4. Section, Aoteorea.
  5. Peace Foundation, Aoteorea.
  6. Christian World Service.
  7. Disarmamment & Security Centre.
  8. Global Peace and Justice Auckland.
  9. Pax Christi Aotearea.
  10. The New Zealand Council of Economic and Culturights.
  11. Women for Peace.
  12. The Alliance Party.
V.        Di Irlandia
  1. West Papua Action-iriandia
  2. Just Forrest-iriandia
  3. TibetSupport Group-lrlandia
  4. Afri-iriandia
  5. Committee of 100-Finlandia
  6. East Timor Ireland Solidarity Campaign-iriandia
  7. Cuba Support Group-lrlandia
  8. Latin America Solidarity Centre-iriandia
  9. Trocaire, the Catholic Agency for World Development- Irlandia
  10. Forest Friend Ireland/Cairde na Coille-Dublin
  11. Alternatives to Violence-Belfast
VI.       Di Amerika Serikat dan Kanada
  1. East Timor Action Network (ET AN).
  2. International Physicians for the Prevetion of Nuclear War
  3. Indonesia Human Rights Network-USA
  4. Papuan American Student Association-Washington DC, New York, California, Taxas dan Hawai.
  5. West Papua Action Network (WESPAN)-Kanada.
  6. Canadian Ecumenical Justice Intiviatives-Kanada
  7. Canadian Action for Indonesia & East Timor-Kanada
  8. Canadians Concerned About Ethnic Violence in Indonesia- Kanada.
VII.      Di Belgia, Nepal, Swedia
  1. KWIA-Flanders (Belgia)
  2. Coalition of the Flemish North South Movement-Brussels Belgium.
  3. Nepal Indigenous Peoples Development and Information Service Centre (NIPDISC)-Nepal.
  4. Anti-Racism Information Service-Switzerland
  5. Swedish Association for Free Papua-Sweden
VIII.     Di Perancis, Jerman, Norwegia, Denmark
  1. Survivallnternational-Perancis
  2. German Paciffic-Network-Jerman i
  3. Regnskogsfondet-Oslo, Norwegia
  4. International Work Group for Ondigenous Affairs-Denmark
IX.       Di Fiji, Uganda dan Timor- Timur
  1. Paciffic Concerns Resource Centre (PCRC)-Fiji Island
  2. Foundation for Human Right Intiative (FHRI)-Uganda
  3. International Platform of Jurists for East Timor- Timur.

Selamatkan ASET BANGSA dari CENGKRAMAN KG ( Konspirasi Global )


Penjarahan kekayaan Nusantara yg dibawa lewat kapal dagang sejak masa VOC hingga kini tdk termonitor brp nominal kekayaan itu. Menurut Pannas Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam- BMKT, jumlah kapal tenggelam sejal 1400-1900 dioerkirakan ribuan kapal. Data BMKT menurut TNI AL, LIPI 463 kapal, arkelologi di belanda 245 kapal VOC, arsip asing 186 kapal VOC masih didasar laut NKRI. Bbrp yg telah diangkat scr illegal oleh Mafia harta karun kapal tenggelam spt Michel Hatcher diperkirakan bernilai triliunan Dan Benda berharga Muatan Kapal Tenggelam-BMKT di laut NKRI yg bernilai budaya sangat tinggi dijual dan dijarah asing Nilai triliunan rp. Dr kapal tenggelam berupa bongkahan emas batangan, emas perhiasan, mata uang emas,keramik dr jaman dinasti Ming dll Smua tadi belum terselamatkan terdeteksi scr rinci, masih didasar laut karena kelemahan SDM dan tehnologi bgs.
Dapat dibayangkan bila yg tenggelam saja bernilai triliunanan, mk dpt dibayangkan brp harta kekayaan bgs yg dikuras selama 350 tahun. Tweet ini mengingatkan bhw bgs yg gemah ripah loh jinawi harus segera BERSATU menyelamatkan Kekayaan bangsa! Kekayaan bgs brupa emas berlian,benda budaya yg tak ternilai dirampok ke LN sejak jaman penjajahan hrs sgera dikembalikan!. KG sengaja adu domba bangsa, agar melupakan kekayaan bangsa yg sesungguhnya telah disimpan dan digunakan KG sbg agunan bisnis .
Satukan PIKIRAN, JIWA, HATI, untuk menyelamatkan SDA yg msh terpendam, aset bangsa yg dilarikan KG. Bagi tweeps yg tergerak hatinya u/ selamatkan aset dan SDA bangsa, agar segera bergabung, menelisik dg cermat info terkait ASET BANGSA. Bangsa wajib segera memBersihkan hati dr sifat hedon narsis, mohon ampun agar Allah SWT segera menolong bgs keterpurukan bgs. Kejayaan bangsa akan bangkit seiring bersihnya hati publik, dan dg hati bersih publik akan memilih pemimpin yg amanah.
Wajib pelajari,Target Sistematik KG, jangan bosan yaa.. Salam ! Indonesian National Treasures
Jangan gentar menghadapi para begundal, cecunguk, pengkhianat bangsa, lawan dg kebersihan hati, smoga Allah meridhoi perjuangan kita, Amin!

DEMOKRASI DAN PELUANG KECURANGAN


Jika penerapan demokrasi hanya berakhir pada mekanisme kecurangan, maka apa artinya perjuangan ’98 yg memperjuangkan demokrasi? Apakah betul Indonesia belum siap menerapkan demokrasi? Saya pribadi bukan pengagum sistem demokrasi, kenapa? Karena sistem demokrasi dalam banyak kasus hanya membuka peluang-peluang kecurangan, Contoh paling bagus adalah AS, cukup 200 tahun menjalani demokrasi, akhirnya berlaku otoriter juga.
Yunani dan Romawi pun senada, setelah mencapai puncak demokrasi, berakhir dengan model kekaisaran atau imperium, Siklus polybios pun mengatakan bahwa setelah demokrasi datang anarki, lalu kembali pada monarki, ”Kalau begitu sistem yang mana sistem yang baik untuk digunakan?”  ”Semua sistem pada dasarnya baik, dengan catatan dijalankan tanpa kecurangan” demikian saya jawab. ”Kecurangan itulah yang menyebabkan monarki berganti tirani, aristokrasi lalu oligarki dan seterusnya” lanjut saya.
Pandangan saya simple saja, kalau kita sepakat pakai sistem demokrasi, ya mari kita bangun sistem yang tidak curang, Sistem apapun, selama dilakukan dengan mekanisme kecurangan, niscaya akan hancur seperti kastil pasir tergaruk ombak melipir :) .
Jika kita tinjau sejarah peradaban manusia, pergantian sistem selalu diiringi adanya kecurangan yang terlegitimasi dalam institusi, Jadi, seperti saya bilang tadi, jika rakyat Indonesia ingin hidup dengan sistem demokrasi, jauhi kecurangan, apalagi yang terlegitimasi Yaitu hak suara yang setara bagi para pemangku kepentingan dalam sistem organisasi, Hak suara dapat dikatakan sebagai hal yang paling sakral dalam sistem demokrasi.
Rakyat sebagai pemangku kepentingan dalam sistem keorganisasian demokrasi memiliki hak untuk ikut menentukan jalannya organisasi, Berbeda dengan sistem monarki dkk yang top to bottom, sistem demokrasi itu memiliki sifat bottom to top. Berangkat dari landasan sakral itu, maka penyalahgunaan hak suara adalah indikator kegagalan demokrasi. Nah,  kembali ke Pilkada DKI, jika betul ada pihak yang berencana mencurangi hasil pemilihan, maka demokrasi gagal di Jakarta. Jika demokrasi gagal di Jakarta, maka bagi saya demokrasi gagal di Indonesia. Jika warga DKI saja tidak memperjuangkan hak suaranya, maka lebih sulit bagi warga luar Jakarta juga memperjuangkan hak suaranya.
Adanya DPT Fiktif sebanyak 900 ribu – 1,4 juta nyata-nyata pelanggaran terhadap hak suara warga DKI, Pertanyaannya kemudian, siapa yang bisa melakukan kecurangan berupa DPT Fiktif itu?, Saya tanya balik, “Siapa coba yang mampu mengobok-obok kekuasaan untuk menciptakan DPT Fiktif itu?” Mereka pun menjawab bersama “Sang Incumbent !” Betulkah?.
Mungkinkah Jokowi si wong Solo membuat DPT Fiktif? Atau kah Alex Noerdin dari Sumatera yang mampu memerintahkan KPUD membuat DPT Fiktif?  Ataukah Faisal yang tak pernah ada di kekuasaan yang bisa membuat DPT Fiktif di DKI?  Bagaimana dengan Hidayat, mungkinkah beliau memerintahkan pembuatan DPT Fiktif? Atau xxx <= (saya lupa nama kandidat cagub yg satu ini) yang bisa membuat DPT Fiktif? Saya rasa, mereka yang punya akal sehat menyadari betul bahwa DPT Fiktif hanya mungkin dilakukan oleh sang Incumbent