Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar minyak yang diajukan oleh pemerintah. Pasalnya, alasan pemerintah jika subsidi BBM menjebol APBN tak masuk akal. Begitu juga dengan alasan pemerintah yang mengatakan bahwa subsidi BBM selama ini salah salah sasaran adalah genit. "Subsidi sudah benar. Atas dua isu itu PDIP menolak keras kenaikan BBM. Kalo BBM tidak dinaikan APBN akan Jebol itu bohong," tegas Bambang di ruang fraksi PDI P, Rabu (29/2).
Ia juga menegaskan, jika pemerintah menaikkan BBM maka akan semakin membuat rakyat sengsara. "Kalau BBM naik yang terpukul itu 65 persen rakyat Republik Indonesia," tegas Bambang didampingi Kapoksi VII PDIP Daryatmo. Hal senada juga diungkapkan Kapoksi komisi VII DPR dari PDI P, Daryatmo Mardiyanto. Menurutnya, dalam kurunwaktu pemerintahan SBY sejak 2005-2012 terjadi penurunan subsidi BBM sebanyak -53,6 persen. "Sejak pemerintahan SBY tahun 2005 subsidi BBM 18,8 persen. Sedangkan ditahun 2012 subsidi BBM 8,7 persen. Jadi Sejak tahun 2005-2012 tercatat penurunan BBM sebanyak -53,6 persen," paparnya. Lanjutnya,
Sementara itu, nilai belanja pegawai sejak 2005-2012 naik +21,0 persen," jelasnya. Seperti diketahui, Kementerian Energi Sumber Daya Manusia menyampaikan usulan alternatif kebijakan pengurangan subsidi untuk bahan bakar minyak jenis premium dan solar. Dalam usulan yang disampaikan kepada Komisi VII DPR itu, Bekas menteri Pariwisata itu memberikan dua opsi, yaitu kenaikan harga jual untuk BBM jenis premium dan solar sebesar Rp1500 per liter. "Opsi pertama, kenaikan harga jual eceran premium dan solar sebesar Rp1500 per liter. Opsi kedua memberikan subsidi tétap, maksimum sebesar Rp2000 perliter untuk premium dan solar," kata Jero Wacik saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR kemarin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar